Din: Rekaman Tunjukkan Kuatnya Mafia Hukum

JAKARTA - Rekaman percakapan yang diputar di Mahkamah Konstitusi (MK) ditanggapi Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin. Menurut dia, kasus tersebut menunjukkan betapa bobroknya penegakan hukum di Indonesia yang melibatkan aparat penegak hukum itu sendiri. Isi rekaman, menurut Din, hanyalah puncak gunung es dari kebobrokan itu. Rekaman itu juga menunjukkan masih kuatnya mafia hukum dan peradilan.

"Rekaman itu menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, tak terbantahkan. Maka keduanya harus segera dibebaskan demi keadilan hukum," kata Din.

Din memandang, Presiden SBY perlu mengambil langkah keberpihakan yang nyata kepada KPK sebagai bentuk tekad pemberantasan korupsi secara sejati. Din juga meminta kepada semua pihak, termasuk pemerintah, untuk tidak mempolitisasi kasus ini. Antara lain dengan tidak berupaya menutup-nutupi, tapi harus tergerak untuk membongkarnya. Termasuk kemungkinan keterkaitannya dengan kasus Bank Century yang merupakan kejahatan terhadap rakyat dan negara.

"Inilah saatnya Polri direposisi, yakni tidak lagi di bawah presiden. Tapi cukup di bawah Depdagri, sebagaimana halnya TNI di bawah Dephan," sebutnya.

Ditambahkan Din, kasus rekaman KPK perlu dijadikan momentum untuk mereformasi lembaga penegakan hukum, agar amanat reformasi yakni penegakan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi benar-benar terlaksana. Tidak hanya dalam konteks perkataan, tetapi sesuai dengan kenyataan.

Tak lupa, Din menyampaikan bahwa Muhammadiyah juga menyerukan kepada seluruh elemen rakyat yang cinta hukum dan keadilan untuk melanjutkan gerakan moral, guna penegakan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi secara sejati. Sekaligus juga mengawalnya dari segala upaya pelemahan dan penyalahgunaan kekuasaan. (har/JPNN)